Kamis, 13 Desember 2012

Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Lapangan Pekerjaan dan Kemiskinan

Hubungan antara Pertumbuhan dengan Lapangan Pekerjaan
dan Kemiskinan


                    Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebab perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan quot; per waktu unit " untuk pengukuran. "Model Pertumbuhan Penduduk meliputi Model Pertumbuhan Malthusian dan Model Logistik"

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk:
  1. Kematian (Mortalitas): Hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen
  2. Kelahiran (Natalitas)  : Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk
  3. Migrasi (Mobilitas)    : Perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat lain
                    Pertumbuhan penduduk disuatu Negara sangat dipengaruhi oleh 3 hal yaitu Kelahiran (fertilitas), Kematian (mortalitas) dan Perpindahan penduduk (migrasi). Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang ketiganya.

                    Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan. Jadi aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain dengan alasan mencari kerja.

Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Lainnya:
  • Lahan tempat tinggal dan bercocok tanam berkurang
  • semakin banyaknya polusi dan limbah yang berasal dari rumah tangga, pabrik, perusahaan, industri, peternakan, dll
  • Angka pengangguran meningkat
  • Angka kesehatan masyarakat menurun
  • Angka kemiskinan meningkat
  • Pembangunan daerah semakin dituntut banyak
  • Ketersediaan pangan sulit
  • Pemerintah harus membuat kebijakan yang rumit
  • Angka kecukupan gizi memburukMuncul wanah penyakit baru
Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada lima hal yaitu:
  1. Peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga
  2. Penyempurnaan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan PNPM Mandiri
  3. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil pada sumberdaya produktif.
  4. peningkatan dan perluasan program-program pro rakyat  
  5. Peningaktan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.
                    Penanggulangan kemiskinan sampai dengan tahun 2010 tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 13,33% dari 14,15% pada tahun 2009. Pada tahun 2011 diharapkan tingkat kemiskinan ini akan dapat diturunkan kembali menjadi 11,5-12,5%.

131190711128011531

                    Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan.
Program Klaster I ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar. Hasil yang diperoleh pada tahun 2010:
(1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, termasuk beras;
(2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta
(3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa.

 Kondisi dan Masalah Ketenagakerjaan:
  1. Peraturan per-undang2an ketenagakerjaan belum dilaksanakan secara optimal
  2. Pengaruh Globalisasi bagi TK Indonesia
  3. Belum optimalnya pelaksanaan Hubungan Industrial
  4. Masih tingginya tingkat Kecelakaan Kerja dan Penyakit akibat Kerja
  5. Kurangnya pengakuan kompetensi tenaga kerja
  6. Belum optimalnya Jaminan Sosial TK
  7. Sistem Pengupahan belum mengacu kepada Produktivitas TK.

Masalah Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan merupakan momok di banyak negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat (AS) sekalipun. Ternyata tercatat 15 juta tenaga kerja atau sekitar 8 persen lebih menganggur. Apalagi, di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pemerintah sendiri selama ini selalu memfokuskan program pembangunannya pada penanganan kedua masalah ini. Hasilnya memang belum sepenuhnya memuaskan berbagai pihak meski indikator-indikator sosial yang ada telah menunjukkan perbaikan dalam pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2010 sebesar 234,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,33 persen per tahun. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja kini mencapai 116 juta orang. Sebanyak 107,41 juta orang adalah penduduk yang bekerja. Sedangkan jumlah penganggur sebanyak 8,59 juta orang atau penganggur terbuka sebesar 7,41 persen. Memang itu mengalami penurunan apabila dibanding 2009 yang sebesar 8,14 persen. Penduduk miskin tahun 2010 berjumlah 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen, mengalami penurunan 1,51 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2009 (sebanyak 32,53 juta) atau 14,15 persen.

Banyak kalangan menginginkan percepatan dan keseriusan penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan ini. Sebab, pada hakikatnya, hasil-hasil pembangunan diperuntukkan bagi manusia itu sendiri, termasuk rakyat miskin dan para penganggur. Tidak ada seorang pun menginginkan menjadi miskin atau menganggur. Logikanya, apabila kemiskinan dan pengangguran akan dikurangi dengan drastis, tentu anggaran untuk itu pun mesti ditambah-hubungan yang berbanding terbalik.

Oleh karena itu, jika perlu, pemerintah dapat memplot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) khusus untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana pemerintah memplot 20 persen APBN-nya untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, pemerintah dapat juga meningkatkan stimulus fiskalnya khusus untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Memang, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, tersurat pemerintah akan terus melanjutkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu pro growth, pro job dan pro poor. Termasuk di dalamnya mewujudkan pertumbuhan disertai pemerataan (growth with equity). Ketiga strategi itu diharapkan sebagai pendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan lebih banyak kesempatan kerja. Dengan demikian, makin banyak keluarga Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan dapat keluar dari kemiskinan.

Prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam RPJM 2010-2014 terdapat 11 butir, antara lain penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang disebut terakhir menuntut tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi berkualitas (inklusif) dan berkeadilan. Tantangan utama pembangunan ke depan tentu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Bagaimanapun, pembangunan ekonomi yang pro growth, pro job, dan pro poor perlu terus dilaksanakan. Cara yang ditempuh adalah dengan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga lembaga keuangan. Komitmen ini hendaknya tidak sebatas rencana dan wacana, namun benar-benar harus dapat direalisasikan dan diimplementasikan.

Sebenarnya, kondisi perekonomian dunia yang terus membaik sebagai akibat krisis finansial global mempunyai pengaruh terhadap kinerja perekonomian domestik. Ini terindikasi dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang ekspansif, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memperluas terciptanya lapangan kerja baru.

Sejak 2005, rata-rata setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja baru sekitar 400.000 orang. Penyerapan tenaga kerja ini diperkirakan makin meningkat sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi melalui perbaikan infrastruktur dan berbagai kebijakan lainnya.

Implementasi program-program ini terus dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Dilanjutkannya berbagai langkah antara lain melalui pemberian subsidi, bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), PNPM Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Program ini, apabila dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran, dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak atau belum mampu dipenuhi dari kemampuan mereka sendiri.

Jika target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3 persen tahun 2010, diperkirakan pertumbuhan lapangan kerja baru akan tercapai lebih dari 2 persen. Sementara itu, jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja setiap tahun diperkirakan juga meningkat rata-rata sebesar 1,76 persen. Tentu saja peningkatan lapangan kerja baru yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan angkatan kerja akan berdampak pada makin menurunnya tingkat pengangguran.

Selama ini tingkat pengangguran menurun karena didukung makin tingginya angkatan kerja yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada awal tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 7,41 persen.

Demikian pula tingkat kemiskinan tahun 2010, diharapkan terus mengalami penurunan. Tercatat jumlah penduduk miskin awal 2010 sebesar 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Di antaranya di daerah pedesaan, penduduk miskin berkurang 0,69 juta orang, dari 20,62 juta menjadi 19,93 juta. Sedangkan di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang dari 11,91 juta menjadi 11,10 juta orang.

Berbagai program dan upaya harus terus dilaksanakan pemerintah, seperti perluasan kesempatan kerja, pemberian subsidi, bantuan sosial dan lain-lain. Ini penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan tahun 2010 yang berada pada kisaran 12-13,5 persen. Begitu juga untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkualitas dan berkeadilan, berbagai langkah perlu dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tentu untuk merealisasikannya diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai ketenagakerjaan, pelaksanaan negosiasi tripartit, serta penyusunan standar kompetensi, penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri.

 


 SUMBER:

www.slideshare.net/sindu_57/pertumbuhan-penduduk
blog.suhermanto.com/.../faktor-faktor-pertumbuhan-penduduk.html
princessglad.blogspot.com/.../dampak-pertumbuhan-penduduk-di.html
birokrasi.kompasiana.com/.../penanggulangan-kemiskinan-sebagai-prioritas-pembangunan-rencana-kerja-pemerintah-2012-382331.html 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---.../wcms_149974.pdf
www.fiskal.depkeu.go.id/.../edef-konten-view-mobile.asp


VANIA AGATHA
27212546
1EB18












1 komentar: