Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Lapangan Pekerjaan dan Kemiskinan

Hubungan antara Pertumbuhan dengan Lapangan Pekerjaan

dan Kemiskinan

                    Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebab perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan quot; per waktu unit " untuk pengukuran. "Model Pertumbuhan Penduduk meliputi Model Pertumbuhan Malthusian dan Model Logistik"

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk:

1. Kematian (Mortalitas): Hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen
2. Kelahiran (Natalitas)  : Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk
3. Migrasi (Mobilitas)    : Perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat lain

                    Pertumbuhan penduduk disuatu Negara sangat dipengaruhi oleh 3 hal yaitu Kelahiran (fertilitas), Kematian (mortalitas) dan Perpindahan penduduk (migrasi). Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang ketiganya.

                    Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan kemiskinan. Jadi aspek demografis mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan yang dihadapi di Indonesia pada saat ini. Daerah miskin sering ditinggalkan penduduknya untuk bermigrasi ke tempat lain dengan alasan mencari kerja.

Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Lainnya:

• Lahan tempat tinggal dan bercocok tanam berkurang
• semakin banyaknya polusi dan limbah yang berasal dari rumah tangga, pabrik, perusahaan, industri, peternakan, dll
• Angka pengangguran meningkat
• Angka kesehatan masyarakat menurun
• Angka kemiskinan meningkat
• Pembangunan daerah semakin dituntut banyak
• Ketersediaan pangan sulit
• Pemerintah harus membuat kebijakan yang rumit
• Angka kecukupan gizi memburukMuncul wanah penyakit baru

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada lima hal yaitu:

1. Peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga
2. Penyempurnaan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan PNPM Mandiri
3. Peningkatan akses usaha mikro dan kecil pada sumberdaya produktif.
4. peningkatan dan perluasan program-program pro rakyat  
5. Peningaktan sinkronisasi dan efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan serta harmonisasi antar pelaku.

                    Penanggulangan kemiskinan sampai dengan tahun 2010 tingkat kemiskinan nasional telah dapat diturunkan menjadi 13,33% dari 14,15% pada tahun 2009. Pada tahun 2011 diharapkan tingkat kemiskinan ini akan dapat diturunkan kembali menjadi 11,5-12,5%.

                    Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di samping diperoleh melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan melalui 3 (tiga) klaster program penanggulangan kemiskinan.

Program Klaster I ditujukan untuk mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota rumah tangga miskin melalui peningkatan akses pada pelayanan dasar. Hasil yang diperoleh pada tahun 2010:

(1) realisasi penyaluran subsidi Raskin sebesar 2,9 juta ton bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran penerima raskin, dan adanya penyaluran Raskin ke-13 untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin akibat kenaikan harga-harga pangan, termasuk beras;

(2) pemberian pelayanan Jamkesmas bagi 76,4 juta orang; serta

(3) penyediaan beasiswa yang direncanakan untuk 4,7 juta siswa.

 Kondisi dan Masalah Ketenagakerjaan:

1. Peraturan per-undang2an ketenagakerjaan belum dilaksanakan secara optimal
2. Pengaruh Globalisasi bagi TK Indonesia
3. Belum optimalnya pelaksanaan Hubungan Industrial
4. Masih tingginya tingkat Kecelakaan Kerja dan Penyakit akibat Kerja
5. Kurangnya pengakuan kompetensi tenaga kerja
6. Belum optimalnya Jaminan Sosial TK
7. Sistem Pengupahan belum mengacu kepada Produktivitas TK.

Masalah Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran dan kemiskinan merupakan momok di banyak negara, termasuk negara maju seperti Amerika Serikat (AS) sekalipun. Ternyata tercatat 15 juta tenaga kerja atau sekitar 8 persen lebih menganggur. Apalagi, di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Pemerintah sendiri selama ini selalu memfokuskan program pembangunannya pada penanganan kedua masalah ini. Hasilnya memang belum sepenuhnya memuaskan berbagai pihak meski indikator-indikator sosial yang ada telah menunjukkan perbaikan dalam pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2010 sebesar 234,2 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,33 persen per tahun. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja kini mencapai 116 juta orang. Sebanyak 107,41 juta orang adalah penduduk yang bekerja. Sedangkan jumlah penganggur sebanyak 8,59 juta orang atau penganggur terbuka sebesar 7,41 persen. Memang itu mengalami penurunan apabila dibanding 2009 yang sebesar 8,14 persen. Penduduk miskin tahun 2010 berjumlah 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen, mengalami penurunan 1,51 juta jiwa dibandingkan dengan tahun 2009 (sebanyak 32,53 juta) atau 14,15 persen.

Banyak kalangan menginginkan percepatan dan keseriusan penanganan masalah pengangguran dan kemiskinan ini. Sebab, pada hakikatnya, hasil-hasil pembangunan diperuntukkan bagi manusia itu sendiri, termasuk rakyat miskin dan para penganggur. Tidak ada seorang pun menginginkan menjadi miskin atau menganggur. Logikanya, apabila kemiskinan dan pengangguran akan dikurangi dengan drastis, tentu anggaran untuk itu pun mesti ditambah-hubungan yang berbanding terbalik.

Oleh karena itu, jika perlu, pemerintah dapat memplot anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) khusus untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, sebagaimana pemerintah memplot 20 persen APBN-nya untuk sektor pendidikan. Di sisi lain, pemerintah dapat juga meningkatkan stimulus fiskalnya khusus untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.

Memang, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, tersurat pemerintah akan terus melanjutkan tiga strategi pembangunan ekonomi, yaitu pro growth, pro job dan pro poor. Termasuk di dalamnya mewujudkan pertumbuhan disertai pemerataan (growth with equity). Ketiga strategi itu diharapkan sebagai pendorong percepatan laju pertumbuhan ekonomi yang dapat memberikan lebih banyak kesempatan kerja. Dengan demikian, makin banyak keluarga Indonesia dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan dapat keluar dari kemiskinan.

Prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam RPJM 2010-2014 terdapat 11 butir, antara lain penanggulangan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang disebut terakhir menuntut tidak hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, namun juga pertumbuhan ekonomi berkualitas (inklusif) dan berkeadilan. Tantangan utama pembangunan ke depan tentu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Bagaimanapun, pembangunan ekonomi yang pro growth, pro job, dan pro poor perlu terus dilaksanakan. Cara yang ditempuh adalah dengan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan juga lembaga keuangan. Komitmen ini hendaknya tidak sebatas rencana dan wacana, namun benar-benar harus dapat direalisasikan dan diimplementasikan.

Sebenarnya, kondisi perekonomian dunia yang terus membaik sebagai akibat krisis finansial global mempunyai pengaruh terhadap kinerja perekonomian domestik. Ini terindikasi dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan kebijakan pemerintah yang ekspansif, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat memperluas terciptanya lapangan kerja baru.

Sejak 2005, rata-rata setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja baru sekitar 400.000 orang. Penyerapan tenaga kerja ini diperkirakan makin meningkat sejalan dengan program dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi melalui perbaikan infrastruktur dan berbagai kebijakan lainnya.

Implementasi program-program ini terus dilakukan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, agar dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Dilanjutkannya berbagai langkah antara lain melalui pemberian subsidi, bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH), PNPM Mandiri, dan dana penjaminan kredit/pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi melalui program kredit usaha rakyat (KUR). Program ini, apabila dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran, dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak atau belum mampu dipenuhi dari kemampuan mereka sendiri.

Jika target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3 persen tahun 2010, diperkirakan pertumbuhan lapangan kerja baru akan tercapai lebih dari 2 persen. Sementara itu, jumlah penduduk yang masuk angkatan kerja setiap tahun diperkirakan juga meningkat rata-rata sebesar 1,76 persen. Tentu saja peningkatan lapangan kerja baru yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan angkatan kerja akan berdampak pada makin menurunnya tingkat pengangguran.

Selama ini tingkat pengangguran menurun karena didukung makin tingginya angkatan kerja yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Pada awal tahun 2010 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berada pada kisaran 7,41 persen.

Demikian pula tingkat kemiskinan tahun 2010, diharapkan terus mengalami penurunan. Tercatat jumlah penduduk miskin awal 2010 sebesar 31,02 juta orang atau sebesar 13,33 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Di antaranya di daerah pedesaan, penduduk miskin berkurang 0,69 juta orang, dari 20,62 juta menjadi 19,93 juta. Sedangkan di daerah perkotaan berkurang 0,81 juta orang dari 11,91 juta menjadi 11,10 juta orang.

Berbagai program dan upaya harus terus dilaksanakan pemerintah, seperti perluasan kesempatan kerja, pemberian subsidi, bantuan sosial dan lain-lain. Ini penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan tahun 2010 yang berada pada kisaran 12-13,5 persen. Begitu juga untuk menciptakan pembangunan ekonomi berkualitas dan berkeadilan, berbagai langkah perlu dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Tentu untuk merealisasikannya diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai ketenagakerjaan, pelaksanaan negosiasi tripartit, serta penyusunan standar kompetensi, penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri.

 

 SUMBER:

www.slideshare.net/sindu_57/pertumbuhan-penduduk
blog.suhermanto.com/.../faktor-faktor-pertumbuhan-penduduk.html
princessglad.blogspot.com/.../dampak-pertumbuhan-penduduk-di.html
birokrasi.kompasiana.com/.../penanggulangan-kemiskinan-sebagai-prioritas-pembangunan-rencana-kerja-pemerintah-2012-382331.html 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---.../wcms_149974.pdf - 
www.fiskal.depkeu.go.id/.../edef-konten-view-mobile.asp


VANIA AGATHA
27212546
1EB18

Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

      Tanggung jawab social (social responsibility)  berkaitan dengan cara suatu bisnis bertindak terhadap kelompok dan pribadi lainnya dalam lingkungan sosialnya. Kelompok dan individu itu seringkali disebut sebagai pihak pemercaya dalam organisasi (organizational stakeholders). 

 Benturan dengan Kepentingan Masyarakat

         Proses produksi seringkali menyebabkan benturan kepentingan (masyarakat dengan perusahaan). Terjadi pada berbagai tingkat perusahaan (besar, menengah, maupun kecil). Benturan ini kerap kali terjadi karena perusahaan menimbulkan polusi.

•  Klasifikasi Aspek Pendorong Tanggung Jawab Sosial 

         Untuk menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan dituntut untuk mengindahkan etika bisnis. 

Berikut adalah hal-hal pendorong dilaksanakannya etika bisnis :

1. Dorongan dari pihak luar, dari lingkungan masyarakat. Kendala yang akan sering dihadapi adalah adanya biaya tambahan yang kadang cukup besar bagi perusahaan.

2. Dorongan dari dalam bisnis itu sendiri, sisi humanisme pebisnis yang melibatkan rasa, karsa, dan karya yang ikut mendorong diciptakannya etika bisnis yang baik dan jujur.

Dorongan Tanggung Jawab Sosial       

                
     Berikut ini adalah klasifikasi masalah sosial yang mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial pada sebuah bisnis :

1. Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan.  

      Prosedur administrasi serta jenjang kewenangan yang berbelit-belit sering menyebabkan tekanan batin bagi para pebisnis maupun pihak lain yang berhubungan. Hubungan yang kurang manusiawi pun kerap terjadi antara perusahaan dengan pihak luar.

Manfaat Penerapan Manajemen Orientasi Kemanusiaan :   

     Penerapan manajemen akan menimbulkan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara pelaku bisnis dan dari pihak luar. Manfaat tersebut adalah, sebagai berikut : 

a. Peningkatan modal kerja karyawan yang berakibat membaiknya semangat danproduktivitas kerja.

b. Adanya partisipasi bawahan dan timbulnya rasa ikut memiliki sehingga tercipta kondisi manajemen parsitipatif.

c. Penurunan absen karyawan yang disebabkan kenyamanan kerja sebagai hasil hubungan kerja yang menyenangkan dan baik.

d. Peningkatan mutu produksi yang diakibatkan oleh terbentuknya rasa percaya dirikaryawan.

e. Kepercayaan konsumen yang meningkat dan merupakan modal dasar bagiperkembangan selanjutnya dari perusahaan.

2. Ekologi dan Gerakan Pelestarian Lingkungan.

Ekologi, yang menitikberatkan pada keseimbangan antara manusia dan alam lingkungannya banyak dipengaruhi oleh proses produksi. Contohnya, maraknya penebangan hutan sebagai bahan dasar industri, perburuan kulit ular, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

3. Penghematan Energi.

Pengurasan secara besar-besaran energi yang berasal dari SDA yang tidak dapat dipengaruhi seperti batubara, minyak, dan gas telah banyak terjadi. Kesadaran bahwa SDA tersebut tidak dapat diperbaharui telah mendorong dilaksanakannya proses efisiensi serta mencari pengganti sumber daya tersebut, yang diantaranya adalah pemanfaatan tenaga surya, nuklir, angin air serta laut.

4. Partisipasi embangunan Bangsa.

Kesadaran masyarakat pebisnis terhadap suksesnya pembangunan sangat diperlukan. Dengan adanya kesadaran tersebut, akan membantu pemerintah untuk menangani masalah pengangguran dengan cara ikut melibatkan penggunaan tenaga kerja yang ada.

5. Gerakan Konsumerisme.

Awal perkembangannya tahun 1960-an di Negara Barat yang berhasil meberlakukan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Berikut adalah Tujuan dari gerakan konsumerisme ini adalah :

a. Memperoleh perhatian dan tindakan nyata dari kalangan bisnis terhadap keluhan
  konsumen atas praktek bisnisnya.

b. Pelaksanaan strategi advertensi atau periklanan yang realistic dan mendidik serta
  tidak menyesatkan masyarakat.

c. Diselenggarakan panel-panel disuksi antara wakil konsumen dengan produsen.

d. Pelayanan purna jual yang lebih baik.

e. Berjalannya proses public relation (PR) yang lebih menitikberatkan pada kepuasan
    konsumen daripada promosi semata.

Etika Bisnis 

  Merupakan penerapan secara langsung tanggung jawab sosial suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri.

• Hubungan Antara Bisnis dengan Langganan/Konsumen. Merupakan pergaulan antara konsumen dengan produsen dan paling banyak ditemui. Berikut adalah beberapa contohnya :
  a. Kemasan yang berbeda-beda menyulitkan konsumen untuk membandingkan harga terhadap  produk.
  b. Kemasan membuat konsumen tidak dapat mengetahui isi di dalamnya sehingga diperlukan penjelasan tentang isi serta kandungan yang terdapat dalam produk tersebut.
  c. Promosi terutama iklan merupakan gangguan etis yang paling utama.
  d. Pemberian servis dan garansi sebagai bagian dari layanan purna jual.
  
  
  
• Hubungan Antara Bisnis dengan Karyawan
  Bentuk hubungan ini meliputi : penerimaan (recruitment), latihan (training), promosi, transfer, demosi maupun pemberhentian (termination). Dimana semua bentuk hubungan tersebut harus dijalankan secara objektif dan jujur.
  
  
  
• Hubungan Antar Bisnis
  Merupakan hubungan yang terjadi diantara perusahaan, baik perusahaan kolega, pesaing, penyalur, grosir maupun distributornya.
  
  
  
• Hubungan Antara Bisnis dengan Investor
  Pemberian informasi yang benar terhadap investor maupun calon investor merupakan bentuk hubungan ini. sehingga dapat menghindari pengambilan keputusan yang keliru.
  
  
  
• Hubungan Antara Bisnis dengan Lembaga-lembaga Keuangan
  Hubungan dengan lembaga keuangan, terutama jawatan pajak pada umumnya merupakan hubungan yang bersifat financial, berkaitan dengan penyusunan Laporan Keuangan.

 Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Sosial Suatu Bisnis

     Penjabaran dari kepedulian sosial dari suatu bisnis berbentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial bisnis. Itu dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat kepedulian sosial suatu bisnis maka semakin meningkat pula pelaksanaan praktek bisnis etik dalam masyarakat.

Beberapa bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dapat kita temui di indonesia adalah sebagai berikut :

• Pelaksanaan Hubungan Industrialis Pancasila (HIP)
  Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) merupakan bentuk pelaksanaan yang telah banyak dijalankan pengusaha dengan karyawannya. Dimana diatur kewajiban dan hak masing-masing pihak. Beberapa contoh hak karyawan adalah seperti cuti, tunjangan hari raya, dan pakaian kerja.
  
  
  
• Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
  Penanganan limbah industri sebagai bagian dari produksi sebagai bentuk partisipasi menjaga lingkungan.
  
  
  
• Penerapan Prinsip Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)
  Penekanan pada faktor keselamatan pekerja dengan mempergunakan alat-alat yang berfungsi menjaga keselamatan, seperti topi pengaman, masker pelindung maupun yang lainnya.
• Perkebunan Inti Rakyat (PIR)
  Sistem perkebunan yang melibatkan perkebunan besar milik negara dan kecil milik masyarakat. Perkebunan besar berfungsi sebagai inti dan motor penggerak perkebunan dimana semua bahan bakunya diambil dari perkebunan kecil disekitarnya yang berfungsi sebagai plasma.
• Sistem Bapak Angkat dan Anak Angkat
  Sistem ini melibatkan pengusaha besar yang mengangkat pengusaha kecil/menengah sebagai mitra kerja yang harus mereka bina. terkadang hal ini menyebabkan masalah kepada pengusaha besar, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran tinggi dalam pelaksanaannya.

Tanggung Jawab Sosial (social responsibility)

   Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja atau suatu usaha bisnis untuk menyeimbangi komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya.
Contoh : Bertanggung jawab terhadap investor, untuk memaksimalkan profit, karyawan, konsumen dan bisnis lain.

a.      Model tanggung jawab terhadap pihak pemercaya

b.      Evolusi tanggung jawab sosial

c.       Kesadaran sosial masa kini

Etika dalam Lingkungan Kerja

a.      Menilai perilaku etis

b.      Praktek-praktek perusahaan dan etika bisnis

Area Tanggung-jawab Sosial

a.       Tanggung jawab terhadap lingkungan

b.       Tanggung jawab terhadap konsumen

c.       Tanggung jawab terhdap karyawan

Sumber-sumber :

http://arul06agustus1990.blogspot.com/2010/01/tanggung-jawab-sosial-suatu-bisnis.html

Nama Kelompok :

Dita Eka Octalina               (22212221)

Etika Septiawati                 (22212569)

Siti Rosyidah                     (tidak kerja)

Vania Agatha                      (27212546)

Kelas : 1EB18